Menko Airlangga (Foto: Okezone)
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) berada di Pulau Bali. Pemerintah saat ini tengah mengebut draf Peraturan Pemerintah (PP) terkait pembangunannya, yang ditargetkan rampung sebelum tanggal 16 Agustus 2026.
Menurut Airlangga, kepastian lainnya juga berupa Undang-Undang (UU) PFII masih dalam tahap pembahasan intensif antara pemerintah dan DPR RI, dengan tenggat penyelesaian pada 21 Juli 2026.
“Di Bali karena kalau bicara mengenai financial center kan bicara juga mengenai lifestyle, dan lifestyle yang relatif tidak terlalu sibuk atau busy atau padat. Jadi kita menawarkan seperti di Dubai kan di daerah tertentunya tidak terlalu sibuk, demikian pula di tempat-tempat lain,” ujar Airlangga kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip Sabtu (11/7/2026).
Airlangga menekankan bahwa pusat keuangan internasional yang sukses umumnya menuntut lingkungan yang kondusif, nyaman, serta terpisah dari kepadatan pusat perkotaan. Ia mencontohkan kawasan Dubai International Financial Centre (DIFC) di Uni Emirat Arab yang berhasil mengintegrasikan pusat bisnis eksklusif dengan kenyamanan lingkungan.
Bali dinilai memiliki draf modal tersebut, terlebih ditopang oleh fasilitas medis premium yang sudah eksis saat ini.
“Jadi kita menawarkan seperti di Dubai kan di daerah tertentunya. Tidak terlalu busy, demikian pula di tempat-tempat lain. Jadi Bali adalah salah satu tempat yang juga mempersyaratkan kondisi kesehatan first class. Dan kita sudah punya KEK Sanur,” jelas Airlangga.
Kendati menyinggung fasilitas kesehatan di Sanur, Airlangga menegaskan bahwa zona PFII tidak akan digabung ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur yang sudah berjalan. Pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan wilayah baru untuk mematangkan draf implementasinya.
“Akan dibangun KEK tersendiri, bukan berada di KEK Sanur,” tegasnya.
