Jakarta –
Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan bahwa Teheran telah mencapai kesepahaman sebagian besar isu yang dibahas dengan Amerika Serikat (AS). Lalu apa perdamaian akan benar terwujud?
Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mengungkap kemungkinan penawaran damai yang disebut Iran bisa saja ditolak Presiden AS Donald Trump sepihak. Yang padahal, kesepakatan damai itu tentu dikirim oleh AS.
“Berita tersebut kemungkinan dari pihak Iran, yang oleh Trump dikatakan tidak benar. Kalau benar sih, bagus sekali buat Iran,” ujar Hikmahanto saat dihubungi, Minggu (14/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hikmahanto yakin kedua nota kesepahaman antara Iran dan AS belum ada yang disepakati. Dia berbicara Iran juga kemungkinan bermain ‘kartu’.
“Jadi saat ini belum ada dokumen yang disepakati oleh kedua belah pihak. Iran sepertinya main kartu seperti Trump. Mengklaim saja sepihak biar nanti dibantah,” katanya.
Lebih lanjut, dia mengaku tak bisa memprediksi momentum apa yang bisa mendamaikan kedua negara itu. Hikmahanto yakin perang akan terus berlarut.
“Nah ini sulit diperkirakan. Bisa jadi tidak ada titik temu. Jadi mereka akan mengambangkan perang,” katanya.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa usulan memorandum kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat (AS) akan secara resmi mengakhiri konflik di semua front, termasuk Lebanon. Iran sekaligus meletakkan dasar untuk negosiasi tentang pencabutan sanksi, program nuklir, dan pengaturan keamanan regional.
Dilansir Anadolu Agency, Sabtu (13/6/2026), berbicara dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi pemerintah IRIB, Araghchi mengatakan dokumen tersebut, yang biasa disebut sebagai Memorandum Kesepahaman Islamabad, akan menandai berakhirnya perang secara resmi.
“Berakhirnya perang akan diumumkan di semua front, termasuk Lebanon,” katanya.
Araghchi mengatakan usulan memorandum tersebut mencakup komitmen untuk tidak memulai perang, mengancam penggunaan kekerasan, atau mencampuri urusan internal masing-masing negara. Ia mengatakan perjanjian tersebut juga akan mencakup komitmen bersama untuk menghormati kedaulatan.
“Untuk pertama kalinya dalam 47 tahun, Amerika Serikat secara eksplisit menyatakan bahwa mereka menghormati kedaulatan Republik Islam Iran,” kata Araghchi.
(azh/dhn)
