Jakarta –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bicara kiat menyelesaikan dua proyek mangkrak di Jakarta, yaitu proyek monorel di Jalan Rasuna Said dan proyek Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Dia mengatakan ada risiko tinggi yang harus diambil saat membereskan dua proyek yang sudah lama mangkrak di Jakarta itu.
“Saya ingin memberikan contoh sesuai dengan judul dari tema besar kita, ‘Berani Mengambil Keputusan, Cerdas Mengelola Risiko’,” kata Pramono saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/6/2026).
Dia mencontohkan penanganan proyek monorel di Jalan HR Rasuna Said yang telah mangkrak selama lebih dari dua dekade. Menurutnya, banyak pihak semula ragu proyek itu bisa diselesaikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ada proyek yang sudah mangkrak 21 tahun lebih, hampir 22 tahun, yaitu proyek monorel di Jalan Rasuna Said,” ujarnya.
Pramono menjelaskan sejak awal berkonsultasi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta sebelum mengambil keputusan. Dengan pendekatan tersebut, Pemprov DKI akhirnya berani menyelesaikan persoalan yang selama ini tak kunjung tuntas.
“Ketika saya berkonsultasi awal-awal dengan beliau, semua orang tidak pernah membayangkan bahwa proyek ini bisa terselesaikan. Tetapi karena saya dan kemudian juga Pak Kajati berani mengambil keputusan dan risikonya kita kelola, alhamdulillah sekarang Jalan Rasuna Said itu 109 tiang monorel, 3,8 kilometer sudah selesai,” ungkapnya.
Pernyataan itu merujuk pada proyek penataan Jalan HR Rasuna Said yang telah diresmikan usai pembongkaran tiang monorel mangkrak. Ia bahkan menyinggung fenomena banyak pihak yang kemudian mengaku ikut berjasa setelah proyek tersebut rampung.
“Kalau sudah selesai semua orang ngaku-ngaku ikut berjasa untuk menyelesaikan itu. Itulah kehidupan kita. Itulah birokrasi kita,” ucap Pramono.
Pramono juga mengungkap cerita di balik penyelesaian persoalan lahan RS Sumber Waras. Proyek ini juga sempat mangkrak usai lahannya dibeli Pemprov DKI Jakarta pada 2014 silam.
Ia mengatakan proses penyelesaian dilakukan melalui konsultasi dengan Kejaksaan Agung, Kejati DKI, KPK hingga BPK sehingga memberikan kepastian hukum sebelum pembangunan dilanjutkan.
“Begitu mendapatkan kepastian, saya mendapatkan keyakinan, ini harus selesai. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah selesai. Dan sekarang Sumber Waras sudah kami ratakan, sebentar lagi kita akan mulai pembangunan untuk Rumah Sakit Internasional Sumber Waras,” ujarnya.
Pramono menegaskan risiko dalam mengambil keputusan memang tinggi. Namun, menurutnya, risiko itu dapat dikelola selama pejabat yang mengambil keputusan tidak memiliki kepentingan pribadi.
“Risikonya bukan enggak tinggi, risikonya tinggi sekali. Tetapi saudara-saudara harus smart, cerdas untuk mengelola risiko itu selama tidak ada beban pribadi. Begitu punya beban pribadi, Saudara pasti tidak akan bisa mengelola itu dengan baik,” tegas Pramono.
Dia mengingatkan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar tidak hanya mengejar serapan anggaran, tetapi memastikan setiap penggunaan APBD dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap rupiah yang ada di APBD kita itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya sekadar menyelesaikan serapan anggaran, tetapi apa pun yang akan dikeluarkan itu harus bisa membawa manfaat bagi kita semua,” pungkasnya.
(bel/ygs)
