Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi terkait surat dari Kamar Dagang China kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi keluhan atas hambatan investasi di Indonesia.
Salah satu poin utama yang disoroti investor adalah kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di bank BUMN, yang dianggap membebani likuiditas perusahaan.
Purbaya menilai keluhan tersebut perlu diletakkan secara proporsional. Ia menegaskan bahwa kebijakan nasional tetap memprioritaskan kepentingan dalam negeri tanpa mengabaikan kondusivitas iklim investasi bagi mitra asing.
“Tapi nanti tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita kan kalau DHE SDA itu kemungkinan kita nggak apa-apa kalau nggak salah,” ujar Purbaya saat ditemui di Lobby Kemenkeu, Selasa (11/5/2026).
Purbaya menjelaskan bahwa aturan DHE SDA sejatinya telah dirancang dengan fleksibilitas tinggi. Ia mengungkapkan adanya skema pengecualian bagi perusahaan yang tidak memiliki ketergantungan pendanaan pada perbankan domestik, sehingga isu likuiditas yang dikeluhkan seharusnya bisa teratasi.
“Kalau perusahaan nanti yang nggak pinjem uang di Indonesia terbebas tuh dari DHE SDA ada pengecualin seperti itu. Jadi harusnya Cina nggak ada masalah,” jelas Purbaya.
Terkait keberatan investor China mengenai rencana kenaikan pajak dan royalti mineral, Bendahara Negara ini bersikap tegas. Purbaya menekankan bahwa mineral adalah aset strategis milik bangsa, sehingga penyesuaian tarif merupakan hak negara untuk melindungi kepentingannya, meski saat ini hal tersebut masih dalam tahap perencanaan.
