Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan Pemerintah Pusat hadir secara penuh untuk memastikan konflik di Wamena dapat diselesaikan secara menyeluruh, terukur, dan tetap mengedepankan pemulihan masyarakat hingga kondisi benar-benar kondusif.
Penegasan tersebut disampaikan Ribka saat memimpin Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan bersama Gubernur Papua Pegunungan, para bupati, unsur TNI-Polri, Majelis Rakyat Papua (MRP), Lembaga Masyarakat Adat (LMA), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya di Ruang Rapat Bupati Jayawijaya, Wamena, Papua Pegunungan.
“Saya atas nama Menteri Dalam Negeri mewakili Pemerintah Pusat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Wamena dan seluruh komponen pembangunan yang telah melakukan upaya-upaya penyelamatan,” ujar Ribka dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2026).
Ribka secara khusus mengapresiasi masyarakat Wamena yang bergerak cepat membantu warga terdampak dan menjaga situasi tetap kondusif saat konflik terjadi.
“Pertama, kepada masyarakat Wamena yang pada saat kejadian langsung ada pergerakan cepat dan melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk saling membantu dan menenangkan di antara mereka,” kata Ribka.
Dalam arahannya, Ribka meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten segera melakukan pendampingan, pendataan, serta koordinasi dengan delapan kabupaten di Papua Pegunungan guna menghitung kebutuhan penanganan dan dukungan bagi warga terdampak.
Menurutnya, hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah penanganan, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, APBD provinsi, maupun dukungan Pemerintah Pusat.
“Bersama-sama kita semua bertanggung jawab. Pendataan ini akan menjadi dasar untuk menghitung seberapa besar kemampuan pemerintah dalam membantu warga-warga yang terdampak,” jelas Ribka.
Ribka menegaskan seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan aparat keamanan telah sepakat menghentikan konflik dan fokus pada proses pemulihan masyarakat.
“Kami sudah menyatakan bahwa konflik-konflik sudah tidak ada lagi. Sekarang kita fokus menyelesaikan persoalan pemerintahan dan pemulihan masyarakat yang terdampak,” tegas Ribka.
Ribka juga memastikan Pemerintah Pusat akan terus mendampingi proses pemulihan hingga situasi benar-benar stabil.
“Saya akan ada di sini. Saya sudah ditugaskan oleh Bapak Menteri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah sampai dengan kondisi pulih,” tutur Ribka.
Selain langkah tanggap darurat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga akan memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) terkait penanganan konflik di delapan kabupaten di Papua Pegunungan agar penanganan memiliki dasar hukum yang jelas dan terukur.
Usai rapat koordinasi, Ribka bersama Gubernur Papua Pegunungan dan jajaran pemerintah daerah meninjau rumah warga yang terbakar, rumah sakit, serta lokasi pengungsian guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Pemerintah juga menyiapkan pemulangan pengungsi secara bertahap setelah situasi keamanan dinyatakan kondusif.
“Intinya masyarakat harus kembali ke kehidupan normal, dan masyarakat dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, semuanya berjalan secara baik,” tutup Ribka.
(akd/ega)
