Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. (Foto ;Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang mengatur tata cara dan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Regulasi yang merevisi PP Nomor 55 Tahun 2022 tersebut memberikan kepastian hukum terkait pemanfaatan tarif PPh final sebesar 0,5 persen bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu.
Tarif PPh final 0,5 persen tetap dipertahankan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM, sekaligus untuk menyederhanakan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha yang belum memiliki sistem pembukuan yang kompleks.
Dalam aturan terbaru ini, pemerintah menegaskan bahwa sejumlah badan usaha nonperseorangan masih dapat memanfaatkan fasilitas tarif PPh final 0,5 persen. Kelompok usaha tersebut meliputi Persekutuan Komanditer (CV), Firma, Perseroan Terbatas (PT) nonperseorangan, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama.
Namun, pemanfaatan tarif pajak khusus tersebut tetap dibatasi oleh jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam regulasi sebelumnya. Ketentuan itu ditegaskan dalam Pasal II ayat (1) huruf e PP Nomor 20 Tahun 2026.
Dalam beleid tersebut disebutkan bahwa wajib pajak badan berbentuk CV, Firma, PT selain perseroan perorangan, serta BUMDes dan BUMDes Bersama yang masa fasilitas PPh final berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022 belum berakhir, tetap dapat dikenakan PPh final hingga batas waktu fasilitas tersebut berakhir.
