SAMARINDA – Dana bantuan keuangan (bankeu) yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kepada Kota Samarinda dinilai tidak memadai untuk mendukung percepatan pembangunan kota.
Anggota DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menegaskan, meskipun jumlah dana yang disalurkan cukup besar, namun kebutuhan infrastruktur yang mendesak di kota ini jauh lebih banyak daripada anggaran yang ada.
Dia menilai, bahwa bankeu yang diberikan oleh Pemprov Kaltim tidak akan pernah cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan, khususnya di Kota Samarinda yang merupakan ibu kota provinsi.
“Saya akan terus mengatakan tidak. Bahkan jika bantuan ini dirasa sudah mencukupi, saya tetap akan mengatakan tidak,” ungkapnya, Selasa (3/12/2024).
Salah satu isu yang disorot Afif adalah banyaknya proyek infrastruktur yang masih belum selesai, seperti penanganan banjir yang belum tuntas, serta kondisi gedung sekolah dan tempat ibadah yang sudah tidak layak.
Selain itu, kondisi lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang juga menjadi bagian dari persoalan infrastruktur kota yang belum terselesaikan.
Mengenai terbatasnya anggaran dalam APBD Kota Samarinda, Afif mengusulkan agar Pemprov Kaltim mencari alternatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu cara yang disebutkan adalah dengan menerapkan retribusi untuk kapal yang melintas di tiga jembatan milik Pemprov Kaltim.
“Kita punya tiga jembatan besar yang bisa dimanfaatkan untuk retribusi. Ini bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan PAD. Contohnya, Jembatan Ampera di Palembang yang dapat memberikan kontribusi besar bagi APBD daerah setempat,” tuturnya.
Afif berharap pemanfaatan potensi ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pembangunan kota, mengingat besarnya tantangan yang dihadapi Samarinda dalam memperbaiki dan membangun infrastruktur yang lebih baik.
“Tanpa adanya inovasi dan upaya yang maksimal, percepatan pembangunan di Samarinda akan terhambat,” tutupnya.
Leave a Reply