SAMARINDA – Larangan pembelian buku di Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menegah Pertama (SMP) di Kota Samarinda ternyata belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
Surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda Nomor: 100.4.4/8583.100.01 terkait penggunaan buku dan larangan penjualan buku pada jenjang SD dan SMP di Kota Samarinda rupaya belum berjalan dengan maksimal dibeberapa sekolah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
Dari pantauan di lapangan, ternyata sejumlah sekolah masih ada yang menarik uang dari pembelian buku siswa, salah satunya SDN 001 Sungai Kunjang. Pasalnya dana yang diterima sekolah dari Disdikbud Kota Samarinda tidak mampu semuanya diserap untuk buku.
Kepala SDN 001 Sungai Kunjang, Hartiwi menyampaikan dana dari pemerintah 20 persen itu tidak mampu meng-cover seluruh kebutuhan siswa. Menurutnya banyak kebutuhan sekolah juga yang harus di bayarkan.
“Dana BOS kita terima itu kan bukan hanya untuk buku, belanja pegawai, gaji honorer, kemudian bayar listrik, air, wifi dan kebutuhan alat tulis kantor,” tuturnya, Jumat (18/10/2024).
Ia mengatakan jika buku dari pemerintah tidak bisa mengcakup seluruh siswa, sehingga dibutuhkannya buku penunjang untuk bisa menambah referensi belajar siswa.
Dia menambahkan tidak pernah mengharuskan siswa untuk membeli buku wajib ataupun penunjang. Namun dari keterbatasan buku pemerintah ini mengakibatkan siswanya belajar menggunakan satu buku untuk lima orang, ketika waktu belajarnya bertepatan dengan kelas lain.
“Jadi tidak ada sekolah bilang harus pake buku ini itu, tidak seperti itu. Kalau tidak mau tidak papa itukan kebutuhan belajar anak bapak ibu,” imbuhnya.
“Saya juga secara pribadi akan membantu jika ada wali murid yang ingin beli buku penunjang tersebut untuk anaknya dan saya sendiri yang akan membelikannya,” tambahnya.
Salah satu Wali Murid yang tidak ingin disebutkan namanya membeberkan bahwa untuk buku wajib tiap tahun harus dibeli mengikuti aturan dari sekolah. Namun ia menyampaikan wali murid banyak yang tidak setuju terkait aturan itu.
“Alasannya ya karena sudah dipesan, jadi tetap bayar, gatau mungkin tahun depan, kalo tahun depan sudah tidak bayar ya ini tahun terakhir kayaknya, karena ini kurikulum baru, kurikulum merdeka,” bebernya.
“Karena mungkin mereka sudah kerjasama makanya tidak bisa dibatalin lagi, banyak juga orang tua yang belum bayar, tapi satu dua orang aja, karena menurut aturan itu digratisin,” tambahnya.
Leave a Reply